Suara publik Indonesia terutama di media sosial memang lantang, meski kadar pemahamannya kerap setipis story Instagram. Di era digital, ruang diskusi desain grafis berskala nasional mulai dari maskot SEA Games, lambang IKN, jersey timnas sepak bola, hingga logo HUT RI menjadi panggung tempat siapa pun merasa wajib memberi vonis, entah berbasis analisis atau sekadar berdasarkan “rasanya kurang enak di mata”. Proyek-proyek ini bukan sekadar gambar hiasan; ia sarat nilai politis, simbolis, dan representasi nasional. Namun, di tangan sebagian warganet imbas homogenitas selera, wacana yang keluar menjadi arogan, tak peduli apakah mereka memiliki kerangka analisis atau sekadar dorongan selera personal, mengapa demikian? Tulisan ini mengungkap sudut pandang desainer grafis yang posisinya berada pada titik krusial, dan bagaimana tanggapan atau antisipasi atas terjangan komentar publik terhadap kerja-kerja mendesain ini, hari ini.

Pada dekade-dekade sebelumnya, desain identitas nasional adalah wilayah eksklusif yang dihuni akademisi, institusi, dan praktisi yang berjejaring erat dengan pemerintah. Contohnya terlihat sejak era Bung Karno, di mana desainer sipil ikut terlibat dalam proyek mercusuar seperti paviliun Indonesia di World Expo Osaka 1970, atau perancangan simbol-simbol negara pasca-kemerdekaan. Tetapi keterlibatan ini tidak selalu konsisten; bergantung pada rezim yang berkuasa dan kebijakan yang dijalankan. Bahkan untuk logo HUT RI, pemerintah pernah secara resmi bekerja sama dengan ADGI (Asosiasi Desainer Grafis Indonesia) pada 1995, yang kala itu dimenangkan oleh Cahyono Abdi.

Imbasnya publik nyaris tidak tahu proses di baliknya, dan hasil akhirnya, dengan segala repetisi bentuk, menjadi ritual visual tahunan yang steril: sekadar atribut 17 Agustus yang usianya tak lebih panjang dari panji di lapangan upacara. Di luar lingkaran itu, tak ada debat berarti; kejenuhan hanya bergema di lingkar kecil komunitas desain yang, meski resah, tahu batas perbincangan, pada era yang lalu.

Sekejap datang media sosial pada pertengahan 2010-an. Harapannya: demokratisasi wacana desain. Kenyataannya hari ini: demokrasi ini diisi oleh teriakan lebih keras daripada argumen, dan hot take lebih dihargai algoritma ketimbang observasi kritis. Desain diperlakukan layaknya isu gosip: diributkan, dipelintir, lalu dibuang. Tidak sedikit yang menolak karya bukan karena pertimbangan teknis, tapi karena “terlalu sederhana” atau “nggak sesuai vibes” sebuah standar estetika dadakan yang kadang berubah setiap scroll berikutnya.

Sejak keluar dari corak identitas yang sama dari logo HUT RI ke 58-69, dan dimulai langgam baru pada HUT RI ke 70 yang diprakarsai oleh Dentsu Strat di tahun 2015. Tahun-tahun berikutnya (HUT RI 72-sekarang) pemerintah selalu melibatkan ADGI dan anggotanya sebagai desainer. Proyek Logo HUT RI-pun menjadi ritual sosial baru: ditunggu, dipuja, dihujat kadang dalam urutan yang sama dalam satu hari lalu diabaikan, bentuk penyuaraan ini tidak melulu soal pengaplikasian logo tapi juga tensi dan sikap pemerintah-rakyat dengan segala dinamikanya, namun Fenomena ini menandakan pergeseran: desain identitas nasional bukan lagi milik negara atau komunitas profesional, melainkan objek publik yang diklaim secara emosional. Masalahnya, klaim emosional jarang datang bersama kerangka evaluasi yang memadai. Ruang publik digital lebih mudah untuk gaduh ketimbang teliti, dan pada titik ini, desainer sering kali jadi sasaran tembak yang harus menjelaskan “kenapa begini” kepada mereka yang bahkan tak tahu perbedaan antara font dan typeface, tidaklah salah karena hal ini merupakan konsekuensi profesi kita.

Tulisan ini lahir dari wawancara dengan Bram Patria Yosugi, seorang art director  dari biro desain Thinking*Room sekaligus pemenang sayembara logo HUT ke-80. Logonya kini hadir di ruang fisik, dunia maya, hingga obrolan publik, fallacy yang muncul pada diskursus ini iala memicu percakapan yang lebih sering didorong ego-reaktif ketimbang keinginan memahami. Di sinilah lanskap baru desain identitas nasional terbentuk: bukan sekadar karya visual, melainkan medan di mana makna, persepsi, dan suara tanpa kapasitas saling bertubrukan, dan entah mengapa, semua orang merasa berhak menjadi juri.

Bram memulai perbincangan ini dengan menjelaskan proses pemilihan desain identitas HUT RI tahun ini berbeda dari sebelumnya. Proses ini melibatkan ADGI (Asosiasi Desainer Grafis Indonesia) sebagai perantara bagi pemerintah dan talenta desainer grafis Indonesia yang sudah melaksanakan proyek identitas hari kemerdekaan Indonesia-ini sejak tahun 2016 atau ketika Hut-RI ke 71. 

Namun jika biasanya ADGI menjalankan sistem close call dengan memilih langsung anggotanya untuk merepresentasikan diri, kali ini mereka membuka open call. Dari sekitar 240+ portofolio yang masuk, dilakukan penyaringan melalui wawancara hingga tersisa lima besar. Para finalis kemudian menyempurnakan konsep masing-masing selama tiga minggu, melewati beberapa checkpoint bersama ADGI, mempresentasikan hasilnya ke Kementerian Sekretariat Negara RI dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, hingga pemenang diumumkan dalam waktu singkat. Setelah pengumuman pemenang, Bram dan tim Thinking*Room hanya memiliki empat hari untuk menyiapkan materi final ke pemerintah, dilanjutkan pembuatan guideline, refinement, dan akhirnya rilis ke publik.Motivasi Bram mengikuti kompetisi ini cukup personal. Timnya pernah ikut sayembara ini pada tahun-tahun sebelumnya, namun kali ini ia melihatnya sebagai kesempatan langka untuk menyuarakan versinya tentang “Indonesia”. Ia berangkat dari keyakinan bahwa identitas HUT RI bukan hanya milik pemerintah, tetapi juga milik rakyat dengan cara dan ekspresi masing-masing. Selama puluhan tahun, pemerintah hanya memproduksi satu versi “resmi”, sementara masyarakat mengisinya dengan ekspresinya masing-masing. Dari sinilah muncul core idea yang menjadi benang merah karyanya menjembatani dua kutub tersebut.

“Berangkat dari gut feeling gue, identitas HUT RI sebenarnya bukan cuma punya pemerintah… ada masyarakat yang punya cara beda, ekspresi yang beda. Concern utama gue ingin jembatani dua kutub ini,” ujar Bram.

Bram kemudian merancang logo dengan arahan yang sesederhana mungkin, menyampaikan visi pemerintah namun tetap fleksibel untuk diekspresikan publik. Baginya, desain (identitas 80th) ini adalah wadah, bukan hasil akhir yang statis. Ketika dirilis, respons publik datang deras dan beragam. “Kritik bagi gue adalah harapan yang nggak terlihat dari masyarakat, gue senang harapan masyarakat keluar (tersampaikan) bahkan dengan meme,” katanya. Meski begitu, ia mengakui “ketidaknyamanan ini ternyata nggak bisa diterima dengan cepat” oleh sebagian orang.

Proses ini membawa Bram pada refleksi yang lebih luas. “Kliennya satu negara, tapi desain ini in a way masyarakat jadi shareholder-nya,” ujar Bram. Merancang identitas nasional, menurutnya, berarti menyeimbangkan kebutuhan dua pihak yang berbeda: pemerintah sebagai pemegang mandat, dan masyarakat sebagai pemilik ekspresi.

Bram memilih tidak terlibat terlalu jauh dalam perdebatan publik yang singkat dan fragmentaris. “Gue nggak respon pada kanal pembicaraan (liar dan negatif) seperti itu karena nggak ideal juga untuk bertukar pikiran pada kolom komentar,” ujarnya, menekankan bahwa percakapan yang membangun akan selalu lebih berharga daripada sekadar noise.

Secara pribadi, Bram mengalami emosi naik-turun setelah perilisan logo besutannya dengan Thinking*Room. Ia bangga terhadap kerja timnya, namun juga sempat mempertanyakan apakah visinya benar-benar tersampaikan kepada masyarakat  yang ia sebut “shareholders” itu. Dari pengalaman ini, ia belajar bahwa merancang identitas nasional menuntut keberanian mengambil risiko, terutama saat mencoba formula baru seperti yang Bram rencanakan. Salah satu pembelajaran terpenting baginya adalah bagaimana materi desain dapat diimplementasikan secara jelas, baik untuk presentasi ke pemerintah maupun untuk pengaplikasian di masyarakat. Karena ide besarnya adalah “menjembatani visi,” maka pesan untuk kutub yang berbeda ini memerlukan strategi dan pendekatan komunikasi yang spesifik, termasuk dalam merancang strategi perilisan.

Bram juga melihat bahwa perdebatan soal identitas visual nasional sering kali meleset dari akar persoalan. “Menurut gue, malah sebetulnya masyarakat nggak butuh visual identity yang dibutuhkan realisasinya. PR-nya malah visi besar dari narasi yang dicanangkan pemerintah,”. Baginya, bentuk visual apa pun akan selalu menuai kritik tiap tahun, karena ujungnya terkait persepsi masyarakat terhadap praktik pemerintah hari ini. 

Meski begitu, ia tidak memandang proyek ini sebagai panggung pribadi. “Sebenarnya gue nggak suka dapat spotlight, tapi gue senang jadi bagian dari sejarah dan bikin diskursus baru di sini,” kata Bram. Ia melihat keterlibatannya sebagai kontribusi kecil dalam membuka wacana dan peluang baru. “Secara pragmatis ini bukan cuma kesempatan di satu proyek, tapi bisa membuka bidang-bidang lain (klien) di Thinking*Room yang belum kita coba,” tambahnya.

Menanggapi persepsi publik, Bram memilih tidak meluruskan interpretasi estetika. “Soal interpretasi nggak perlu diluruskan, karena judgement sepenuhnya ada di masyarakat.” Namun, ia menegaskan dua hal: pertama, bahwa proses pembuatan identitas ini melalui tahapan yang matang dan melibatkan banyak pihak. “Kita telah melalui proses yang proper, ini buah pikir yang panjang, dan gue nggak mau menyepelekan (kerja-kerja) itu.” Kedua, bahwa Thinking*Room bukanlah kepanjangan tangan pemerintah. “Gue sangat menolak perspektif seperti itu. Kita melalui jalan yang lurus dan ikuti proses dari awal. Banyak pitch pemerintah yang kita gagal juga. Jadi kalau ada yang ngomong kita afiliasi, ya itu nggak benar.”

Wawancara dengan Bram mengungkap bahwa polemik desain HUT RI sebetulnya hanya permukaan dari isu yang jauh lebih besar. Selama ini, sejarah proyek visual atau identitas berskala nasional kerap menyoroti objek visual, fungsional dan penciptanya, sementara respons masyarakat jarang terdokumentasi. Momentum kali ini justru membuka peluang membaca desain dari sudut pandang sosiologis, bukan sekadar respon reaktif atas tawaran estetikanya, ini menjadi sebuah pekerjaan rumah bersama. Bram menekankan bahwa pada tahap sekarang, identitas visual untuk HUT RI bukan hanya soal simbol, tetapi bagaimana ia menjadi bagian dari atmosfer festive itu sendiri, sekaligus menyalurkan aspirasi masyarakat. Hidup-mati relevansi sebuah proyek nasional hari ini memang banyak ditentukan oleh reaksi publik sebuah tanda bahwa demokrasi tak hanya bekerja di ruang politik, tapi juga di ranah visual dan budaya, ketika desain tak hanya memuaskan secara visual, tetapi juga memobilisasi rasa kebersamaan sebagai representasi bangsa.

Menutup obrolan, Bram optimis terhadap masa depan desain grafis Indonesia. “Future-nya challenging in a hopeful way,” ujarnya. Permintaan yang terus tumbuh, standar yang makin tinggi, dan minat publik yang berkembang akan membuat pintu masuk bagi desainer pemula lebih ketat, namun juga mendorong industri naik kelas. “Industri juga keangkat karena kantor harus survive. Tapi semuanya ini untuk kita semua naik level secara industri dan secara Indonesia. Gue ngerasa kita bertumbuh ke arah yang baik,” jelasnya. 

Bagi  Bram, di era ini untuk menjadi desainer yang berpengaruh tidak lahir dari figur tunggal, tetapi dari keberanian dan kematangan setiap desainer untuk bersuara. Pada studi kasus identitas visual ini, hanyalah medium; yang terpenting adalah kemampuannya memicu percakapan dan partisipasi publik sebuah gagasan yang menjadi inti dari karya Bram untuk HUT RI kali ini.

Pada akhirnya, benturan antara lantangnya opini publik dan sikap tenang para perancang menunjukkan dua wajah dari diskursus desain nasional hari ini. Publik berteriak kadang setajam kritik, kadang setipis komentar reaktif sementara desainer seperti Bram memilih responnya dengan strategis, bukan umpan balik atau bahkan serangan balik.