Akhir-akhir ini, dua warna mendadak jadi penanda politik: hijau dari jaket ojek online bernama Affan Kurniawan yang tubuhnya terlindas mobil polisi, dan pink dari hijab seorang ibu yang berdiri melawan aparat yang bernama Ana. Dua peristiwa ini beredar cepat di media sosial, menyisakan jejak visual yang lebih kuat dari narasi panjang. Imbasnya jelas: desain protes tidak lagi bergantung pada poster atau tipografi, tapi bisa lahir spontan dari warna, dari momen, dari fragmen keseharian yang berubah jadi simbol.

Apakah simbol selalu harus berupa gambar? Keraguan ini muncul ketika kita melihat bahwa warna sesederhana itu dapat menjadi tanda perlawanan. Dua warna ini berubah menjadi simbol cair, lahir spontan dari tubuh sosial. Di titik ini, kita belajar bahwa subversi visual tak selalu berbentuk lambang warna pun bisa menjadi penanda resistensi.

Perbedaan penting ada pada sifat simbolnya. Ada simbol seolah terkunci seperti swastika: satu makna yang tak bisa ditebus, terikat selamanya oleh sejarah. Sebaliknya, hijau dan pink hari ini adalah simbol cair yang maknanya masih bertumbuh, ditafsir ulang, bisa berubah, tapi juga bisa melekat sebagai bagian dari memori kolektif. Justru kelenturan inilah yang membuatnya subversif: ia bergerak dari bawah, dari peristiwa, bukan dari meja desainer.

Pada tahun 2020 saya pernah menulis bahwa desain punya peranan integral dalam aktivitas politis, konteksnya saat itu ialah demo besar penentangan terhadap Omnibus Law, dimana kala itu secara konteks masyarakat menentang pemerintah yang bersama DPR mendorong RUU Cipta Kerja, sebuah regulasi sapu jagat berisi 15 bab dan 174 pasal yang mengubah puluhan aturan lama. Logika dasarnya sederhana: birokrasi dipangkas, izin usaha dipermudah, investor dipanggil masuk. Namun ketika draf RUU ini beredar ke publik, kritik deras bermunculan. Serikat buruh, aktivis lingkungan, mahasiswa, hingga oposisi politik menilai regulasi ini berpihak pada pengusaha, mengorbankan perlindungan pekerja dan mereduksi partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Poin yang paling menohok adalah pemangkasan hak buruh (pesangon, upah minimum, outsourcing), serta pelemahan regulasi lingkungan (AMDAL, partisipasi warga).

Waktu itu titik perlawanan mengeras dengan adanya unjuk rasa besar meledak di berbagai kota. Poster, mural, tipografi, hingga fragmen meme sehari-hari menjelma jadi penanda politik, walau demikian desain memang belum familiar sebagai bagian dari politik praktis, ini eskalasi dimana adanya pemikiran soal ‘desain bagus berpihak pada rakyat’ yang maksudnya banyak desainer di saat demo kala itu dan sekarang hadir dengan karya estetis yang tetap subversif, namun akan saya bahas setelah ini, imbasnya ada diskursus yang mengharuskan kita semakin sadar atas kontrol kerja desain sebagai perlawanan

Maka dari itu kini kerja desain dan perlawanan, Di Indonesia, menjumpai konteks baru: desain menyempurnakan dirinya sebagai instrumen politik praktis. Pada konteks ini bagi masyarakat, desain tidak lagi sekadar estetika, tetapi atribut subversif, tanda perlawanan yang semakin luas dan inklusif.

Di era sekarang, desain tidak lagi berhenti di ruang institusi atau produk komersial, melainkan makin jelas bahwa masyarakat atau desainer mampu mengimplementasikan kerja desain secara cepat untuk merespons peristiwa dan menciptakan aksi reaktif, betul ini bukan hal baru karena grafis subversif sudah hadir sejak Orde Lama tetapi dikooptasi politik mempersempit pemahaman kita bahwa khasah objek desain dan kekayaan nilai pada disiplin desain grafis bisa mampu menembus politik praktis.

Pada konteks ini yang saya maksud akhirnya desain grafis, secara disadari menjadi bahasa alternatif bagi mereka yang tidak bisa turun ke jalan, terutama sebagai simbol bagi silent majority yang tidak sepenuhnya diam. Justru di titik ini, subversi dalam desain mengalami tebusannya: bukan hanya menabrak norma estetika, tetapi juga menyelundup sebagai tanda-tanda sederhana namun sarat makna. Masyarakat, yang dulu dianggap pasif sebagai konsumen visual, kini semakin paham membaca estetika dan memetika, menjadikan warna, potongan gambar, atau bahkan gestur kecil sebagai perangkat politik yang beredar luas.

Pertanyaannya sekarang: seberapa jauh kekuatan desain dalam tindakan politik yang mungkin kita luput sadari? Lebih detail lagi, bagaimana diskursus simbol warna ini bisa melahirkan fraksi perlawanan yang sedikit berbeda dari tujuan utama 17+8 tuntutan demo terhadap DPR? Sebab warna sebagai simbol tidak selesai di jalan; ia bisa memobilisasi kepentingan, bahkan membelokkan fokus tuntutan itu sendiri, imbas kesalahan berpikir dari pengguna simbolnya sendiri, ia masyarakat juga.

Sejumlah pemikiran memperdalam ini. Steven Heller seorang art director dan jurnalis dalam The Swastika: Symbol Beyond Redemption? memaparkan bagaimana swastika kehilangan kemungkinan makna alternatif. Dari akar religius dan komersial yang positif, ia berubah total setelah diapropriasi gerakan Nazi pada era 1930 an hingga pasca Perang Dunia II. Heller menunjukkan bahwa simbol grafis tidak pernah statis: ia bisa bertahan, menghantui, dan memicu debat lintas generasi. Ironinya, meski makna dapat bergeser cepat, trauma sejarah membuat swastika tetap terikat pada horor Nazisme. Di sini kita belajar bahwa simbol, yang sekali “terkontaminasi” oleh sebuah momentum sejarah tertentu; baik itu sebagai gerakan politis, ideologis, atau penyiaran yang dikonotasikan buruk secara serentak, objek ini bisa mengunci nilai baru untuk selamanya. Sedangkan di saat bersamaan, persepsi masyarakat atas simbol perlawanan juga dipengaruhi oleh bias keseharian. Setelah simbol lahir, apakah ia hanya jadi tanda yang lewat, atau tumbuh menjadi sesuatu yang lain?

Guy Debord seorang filsuf dan filmmaker dalam Society of the Spectacle juga menegaskan bahwa  aktivitas (termasuk pembentukan visual) hari ini lebih sering hadir sebagai tontonan ketimbang pemicu aksi. Warna di media sosial cepat menyebar sebagai “pertunjukan” dikonsumsi, dibagikan, lalu digantikan tontonan baru. Kritik dan solidaritas bisa berhenti di level representasi, bukan gerakan.

Di sinilah tantangan bagi desain: apakah ia sekadar memperpanjang siklus tontonan, atau mampu menembus layar dan mengubah kenyataan? Fenomena pink dan hijau memperlihatkan bahwa perlawanan bisa lahir bukan dari poster besar atau monumen visual, tapi dari serpihan sederhana: warna. Di media sosial, ia bergerak cepat, dicerahkan algoritma, membentuk solidaritas instan. Relevansi Society of the Spectacle terasa di sini kita hidup dalam realitas yang lebih sering ditonton daripada dialami. Tapi justru di situlah lapisan menariknya: bukan lagi soal siapa turun ke jalan atau siapa yang diam, melainkan bagaimana simbol bisa bergerak melintasi keduanya. Silent majority yang memilih tidak hadir secara fisik tetap menyuarakan dukungan lewat warna. Apakah itu partisipasi nyata, atau ilusi keterlibatan? Sama halnya dengan mereka yang hadir karena dorongan FOMO apakah itu politik, atau sekadar tontonan? Pertanyaan-pertanyaan ini membuka ruang ambiguitas, bukan kepastian.

Dan disinilah warna menjadi menarik. Tidak seperti swastika yang “terkunci” maknanya, pink dan hijau masih cair ia bisa bermakna perlawanan, solidaritas, bahkan sekadar gaya visual. Justru fluiditas inilah yang membuatnya subversif. Apakah warna bisa bertahan sebagai simbol politis, atau larut jadi estetika feed? Mungkin pertanyaan itu sendiri adalah ujian relevansi simbol di era spektakel.

Jika mengikuti Debord, renungan lain muncul: bila dua warna ini berlalu begitu saja tanpa meninggalkan gejolak atau rasa bagi seorang yang melihatnya, apakah itu menandakan normalitas baru yang kita terima tanpa sadar, tidak memahaminya, dan terlebih sebagai masyarakat kontemporer bahwa simbol hadir, dirasakan sekilas, lalu hilang sebagai bagian dari pertunjukan?

Contoh nyata bagaimana desain dipakai sebagai instrumen politik yang ter-orkestrasi yang jarang dijadikan kasus diskusi ialah pemetaan desain oleh CIA, di Amerika Serikat. Membaca artikel “The CIA Has Always Understood the Power of Graphic Design” tulisan Theo Inglis untuk eyeondesign.aiga.org, ia memaparkan Artikel ini mengungkap bahwa desain grafis bukanlah alat baru bagi CIA justru, sejak era Perang Dingin, CIA secara sistematis memanfaatkan desain dan budaya visual sebagai instrumen “soft power” politik global. Misalnya, mereka mendanai seniman populer dalam musik jazz seperti Benny Goodman dan Nina Simone, serta memanfaatkan karya-karya seniman abstrak di galeri seperti MoMA untuk mempromosikan citra “kebebasan kreatif” Amerika ke dunia internasional. CIA juga menjalin hubungan yang tidak mencolok dengan institusi budaya terpisah secara administratif untuk menyebarkan pesan ideologis secara halus. Media cetak, pameran, dan majalah budaya seperti Encounter dan Der Monat digunakan sebagai saluran tersembunyi untuk menyampaikan cerita pro-Amerika tanpa label resmi 

Artikel ini menyimpulkan bahwa CIA telah lama menyadari kekuatan desain grafis bahkan sebelum banyak lembaga lain dan menjadikannya sebagai senjata ideologis yang sangat efisien. Kasus ini menegaskan bahwa desain tidak hanya soal estetika, tetapi alat politik yang bisa disusun dengan sangat cermat dan efektif, bahkan digunakan oleh lembaga intelijen seperti CIA. Ini menunjukkan bagaimana visual poster, tipografi, pameran menjadi bahasa yang dapat menciptakan narasi dan mengubah persepsi publik secara halus, namun berdampak.

Apakah ini juga mengingatkan kita bahwa desain bisa menjadi alat perlawanan atau penafsiran ulang simbol, sama seperti warna pink dan hijau di konteks Indonesia saat ini bukan sebagai simbol resmi, tetapi sebagai fragmen cair yang membentuk solidaritas baru?

Disisi lain munculnya diskursus baru soal turunan dari instrumen simbol ini pun muncul: narasi bahwa “poster jelek = intel provokator.” Anggapan ini memperlihatkan bagaimana masyarakat sering terjebak pada penilaian visual yang dangkal. Alih-alih melihat isi atau keberanian pesan, fokus bergeser ke tipografi, warna, atau tata letak. Padahal, di balik ketidaksempurnaan bisa saja ada keaslian dan spontanitas warga biasa. Society of the Spectacle sekali lagi relevan: visual yang indah cepat jadi komoditas untuk dibagikan, sementara visual yang “jelek” ditolak atau dicurigai. Kita lebih sering memperpanjang siklus tontonan ketimbang menggali substansi.

Maka, persoalan “poster jelek” bukan sekadar soal selera, melainkan cermin bagaimana estetika menutup jalan ke substansi. Diskursus baru harus dibuka: bukan untuk menolak estetika yang elok, tapi untuk menegaskan bahwa isi tidak boleh kalah oleh bentuk. Poster hanyalah medium ia bisa jadi tontonan, bisa juga pemicu aksi.

Di titik ini, pembacaan soal design authorship menjadi relevan. Wacana  yang ramai di akhir 1990-an hingga awal 2000-an menyoal peran desainer bukan hanya sebagai eksekutor visual, tetapi sebagai “penulis” dengan otoritas gagasan. Artinya, desain tidak lagi netral atau sekadar melayani, tetapi punya tanggung jawab etis terhadap isi yang dibawa. Dalam konteks poster protes, “kejelekan” justru bisa dibaca sebagai jejak authorship warga biasa yang bukan desainer profesional, tetapi punya suara. Jika authorship dulu diperdebatkan dalam lingkaran akademik dan studio desain, kini ia kembali hadir di jalanan: siapa saja bisa jadi penulis visual. Dan mungkin di situlah justru letak kebaruannya sebuah diskursus lama yang muncul lagi dengan wajah berbeda, ketika desain kembali ke tangan publik sebagai alat artikulasi politik, wacana yang lebih luas  yang bisa merekatkan jurang diskursus poster jelek yang buta arah ini.

Sebagai penutup, warna pink dan hijau hari ini membuka kemungkinan simbol baru: ia bisa melahirkan fraksi perlawanan yang bergeser dari tuntutan utama, tapi juga bisa memperkuat fokus kolektif. Simbol warna ini bisa dibaca vertikal sebagai refleksi filosofis tentang perlawanan hirarkis dan pada sisi horizontal sebagai strategi kolektif menjaga arah tuntutan 17+8 itu sendiri. Desainer tetap bisa bergerak, bukan hanya sebagai pengamat, tetapi penggerak. Karena di balik semua kebisingan, ada yang lebih penting: bagaimana simbol ini tidak berhenti sebagai noise, tapi menjadi gema yang memaksa kita terus membaca, merasa, dan bergerak.